Guru Besar UIN Imam Bonjol Prof. Dr. Zainal Azwar: Asta Cita Harus Dikawal Tata Kelola yang Baik dan Reformasi Polri
SUMBAR – Guru Besar Ushul Fiqh UIN Imam Bonjol Padang sekaligus Ketua Komisi Fatwa MUI Provinsi Sumatera Barat Periode 2020–2025, Prof. Dr. Zainal Azwar, M.Ag., menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan Asta Cita yang menjadi arah pembangunan nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, berbagai program strategis pemerintah akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat apabila dijalankan dengan tata kelola yang baik, pengawasan yang kuat, serta melibatkan sinergi seluruh elemen bangsa, termasuk Polri.
Prof. Zainal Azwar menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan yang layak diapresiasi karena telah memberi dampak nyata terhadap pemenuhan gizi anak-anak Indonesia. Program tersebut dinilai tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kualitas kesehatan, tetapi juga mendukung tumbuh kembang generasi penerus serta kualitas pendidikan nasional.
Namun demikian, ia menekankan bahwa keberhasilan MBG tidak cukup hanya diukur dari besarnya anggaran maupun jumlah penerima manfaat. Pemerintah juga harus memastikan tata kelola, distribusi, pengawasan, dan akuntabilitas program berjalan secara transparan sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan.
Menanggapi dinamika ekonomi, khususnya kebijakan di sektor bahan bakar minyak (BBM), Prof. Zainal Azwar mengingatkan bahwa meningkatnya beban ekonomi masyarakat dapat memengaruhi stabilitas sosial apabila tidak diantisipasi melalui kebijakan yang adaptif dan komunikasi publik yang efektif. Menurutnya, pemerintah perlu membangun dialog yang baik dengan masyarakat agar setiap kebijakan dapat dipahami secara utuh dan tidak memicu keresahan.
Dalam perspektif tersebut, Prof. Zainal Azwar menilai Polri memegang peran strategis sebagai institusi negara yang tidak hanya bertugas menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Seluruh pelaksanaan tugas kepolisian, katanya, harus tetap berpedoman pada konstitusi, peraturan perundang-undangan, profesionalitas, proporsionalitas, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Ia juga mengapresiasi langkah-langkah reformasi yang terus dilakukan Polri dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, pendekatan yang mengedepankan hati nurani, humanisme, dialog, dan keadilan akan semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian sekaligus mendukung terwujudnya tujuan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden Prabowo.
Terkait berbagai persoalan sosial yang berkembang di tengah masyarakat, termasuk dinamika mengenai LGBT, Prof. Zainal Azwar berpandangan bahwa penyelesaiannya harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, didukung regulasi yang jelas, serta melibatkan kolaborasi antara pemerintah, Polri, tokoh agama, tokoh adat, akademisi, dan seluruh unsur masyarakat.
Khusus di Sumatera Barat, menurutnya, pendekatan tersebut perlu memperhatikan nilai-nilai lokal yang berlandaskan falsafah Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS-SBK). Dengan demikian, upaya pembinaan, pencegahan, dan penyelesaian persoalan sosial dapat dilaksanakan secara persuasif, bijaksana, menghormati hukum, serta tetap menjaga ketertiban dan keharmonisan kehidupan bermasyarakat.
Di akhir keterangannya, Prof. Zainal Azwar mengajak seluruh elemen bangsa untuk mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak kepada kepentingan rakyat dengan tetap memberikan masukan yang konstruktif. Ia menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah, Polri, akademisi, tokoh agama, dan masyarakat merupakan fondasi penting dalam mewujudkan Indonesia yang aman, maju, adil, dan sejahtera sesuai cita-cita pembangunan nasional.
TIM
